Refleksi Hari Kartini 21 April, Pioner Perempuan Indonesia

Kartini telah menjadi pioner gerakan perempuan di Indonesia. Meskipun sampai saat ini hasilnya masih minim dan belum mencapai hasil yang bisa benar-benar dikatakan ideal, namun kiranya semangat pembaruan itu tak pernah mati dalam roh gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan masa kini.

Dalam gerakan perempuan dan juga gerakan feminisme di Indonesia dengan memosisikan perdebatan antara wacana epistemologis dan praksis memang banyak mengundang polemik. Salah satunya adalah belum begitu membuminya wacana feminisme dalam dunia gerakan perempuan pada khususnya, dan pada masyarakat pada umumnya.

Hingga kini persoalan itu masih saja tetap menyelimuti perkembangan dan masa depan gerakan pemberdayaan perempuan tersebut. Pertanyaan sederhana yang perlu dipertanyakan adalah sejauh mana para aktivis gender merumuskan gerakannya untuk mencapai arah yang diidealkan, serta ke mana pula arah sebenarnya yang ingin dituju.

Pada era 1980an gerakan, perempuan di Indonesia yang dilancarkan oleh kalangan organisasi non-pemerintah (ornop) atau LSM berawal sebagai gerakan intelektual atau sebagai gerakan politik. Kita sangat mengetahui bahwa  pada masa itu adalah masa kekuasaan rezim Orde Baru di mana segenap komponen masyarakat dimobilisasi dan diseragamkan (uniformitas) atas nama pembangunan.

Pada saat yang sama, segenap kelompok dalam masyarakat diajarkan bergantung kepada negara, dan semua lapisan masyarakat, kaya-miskin, laki-perempuan, kaum muda-kaum tua, didepolitisasi dan disubordinasi di bawah ideologi harmoni sosial dan tenggang rasa.

Kekuasaan telah menghegemoni kesadaran perempuan dengan menempatkan mereka secara fungsional dalam sekrup-sekrup mesin pembangunan. Hal itu tampak dalam kasus mobilisasi untuk mengikuti program KB (Keluarga Berencana), disiplin marital melalui UU Perkawinan tahun 1974, PP No.10/1983, Dharma Wanita dan sebagainya. Pada saat itulah sebenarnya kekuasaan telah mengintervensi kreasi sebagian besar umat manusia (kaum perempuan) dalam sebuah ideologi yang bernama modernisme.

Hubungan kaum perempuan dengan politik (kekuasaan) pun lambat laun menjadi hubungan yang tak seimbang, di mana terdapat kecenderungan politik memanfaatkan kaum perempuan untuk mencapai segenap tujuan-tujuan sesaatnya. Posisi perempuan semakin termarjinalisasi keberadaannya, dan ia menjadi manusia komplemen dalam dunia “kekuasaan”. Kenyataan ini adalah ironisme sejarah, di mana universalitas kemanusiaan diagungkan, sebenarnya tanpa memandang bulu, tanpa peduli jenis kelamin apa, tanpa memandang status sosial apa.

Bagaimana dengan situasi di era reformasi kali ini, di mana demokrasi dan kesamaan (equity) didengungkan di mana-mana? Dalam pembahasan kaum perempuan dan politik, sebenarnya ada dua persoalan mendasar. Pertama, sampai saat ini kaum perempuan masih dihadapkan tantangan yang besar dalam mewujudkan posisi yang sama dengan laki-laki, dan kedua, sistem yang membelenggu niatan kaum perempuan itu masih tegak berdiri dan tak mudah digoyahkan karena ia dijaga oleh rangkaian sistem yang kuat-ketat, untuk menjaga status quonya. Namun demikian setidaknya ada beberapa fenomena yang cukup bisa diangkat ke publik untuk menunjukkan bahwa kaum perempuan, dalam beberapa hal, tak selemah yang banyak diduga.

Di kawasan Asia Tenggara saja kini ada dua orang perempuan yang tampil sebagai orang nomor dua dalam kekuasaan. Meskipun bukan menjadi orang pertama, namun setidaknya fenomena ini patut dicermati. Kedua orang itu adalah Megawati Sukarnoputri, Presiden RI pertama dari kalangan perempuan, dan Gloria Arroyo, Presiden Filipina. Di sisi lain, memang dua orang di Asia Tenggara itu tak bisa digunakan secara general untuk merujuk bahwa kaum perempuan sudah berdaya di Indonesia maupun di dunia ini. Bahkan, fakta yang menonjol adalah justru lemahnya kaum perempuan di berbagai sektor.

Menurut Cici Farcha (2000:65-75), fenomena ini tentu tak lepas dari ideologi-ideologi dunia yang selama ini sudah mengental menjadi aliran kehidupan dan berimbas pada kehidupan sosial kaum perempuan. Cici dalam tulisannya berusaha untuk membuat pemetaan kelompok feminis yang pernah ada di dunia ini. Pemetaan klasik tentang faksi-faksi yang bersemayam dalam tubuh feminisme (saat ini) dapat membantu kita untuk melihat sampai sejauh mana pergumulan isme ini dalam menghadapi dinamika sejarah kemanusiaan dewasa ini. Secara sederhana, gerakan feminisme dapat dibagi menjadi 4 golongan: Feminisme Liberal, Radikal, Marxis, dan Sosialis. Masing-masing dengan kerangka ideologi, target dan cara pencapaian tujuan yang walaupun berbeda-beda, sering juga tumpang tindih.

Sehingga agenda ke depan bagi kaum perempuan dalam rangka untuk membebaskan dirinya dari kedzaliman politik adalah membuat klasifikasi yang tegas antar masing-masing aliran, tetapi tetap dengan tujuan yang sama, yakni untuk membantu kaum perempuan keluar dari jurang kesengsaraan yang terjadi. Terutama dalam panggung politik, kaum perempuan kerap dinegasikan peran politiknya.

Memperingati Hari Kartini pada 21 April kali ini kita diingatkan kembali akan semangat pembaruan yang ada dalam diri Kartini. Meskipun kerap digambarkan ke dalam sosok yang lugu, Kartini telah menjadi pioner perempuan Indonesia yang berani untuk menentang sistem budaya yang menonjolkan patriarkhisme.

Tinggalkan Komentar Anda